SBY Terpasung Konflik Kepentingan

Sebuah Pemerintahan yang meraih kemenangan secara mutlak dan mendapat dukungan lebih dari 50 persen pemilih seharusnya bisa berjalan dengan baik, karena mendapat dukungan penuh dari rakyatnya tapi pada kenyataannya sangat berbeda, Pemerintahan SBY terkesan kurang percaya diri dalam proses perjalanannya. 

Duet SBY-Boediono terkesan tidak solid, berbeda ketika SBY berduet dengan JK. Apalagi di Parlemen mendapat dukungan dari partai koalisi yang semestinya dapat memperkuat penerapan kebijakan yang Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, masalah yang terlihat saat ini adalah Arah kebijakan yang diterapkan tidaklah berpihak kepada kepentingan rakyat, konflik internal dalam koalisi sangat mempengaruhi kebijakan, banyaknya konflik kepentingan antar Partai Koalisi masing-masing merasa mempunyai posisi tawar yang kuat, pada akhirnya mengabaikan kepentingan Rakyat.

 Diluar Parlemen rakyat terus menghujat kinerja anggota DPR yang tidak punya kepedulian pada kepentingan rakyat, Pemerintah juga demikian, akhirnya Rakyat melalui lembaga-lembaga independen terus melakukan penekanan baik terhadap Presiden maupun pada DPR, kurang cepat tanggapnya terhadap keadaan yang sedang dihadapi rakyat tidak bisa dianggap sepele, ini bagaikan Bom Waktu yang kapan saja akan meledak asal ada pemicunya.

 Semakin banyak tekanan dari rakyat Pemerintah semakin Limbung dan selalu salah langkah dalam menentukan arah kebijakan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan selalu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan rakyat, DPR sebagai lembaga sosial kontrol bagi Perintah masih tidak berjalan sesuai dengan semestinya, banyak kasus yang tidak di akomodir oleh DPR, anggota DPR masih terus memikirkan kepentingan Partai bukanlah melaksanakan amanat Rakyat.

 Kasus suap dan korupsi yang melibatkan jajarannya di kabinet membuat SBY semakin terperangkap dalam berbagai konflik kepentingan, sehingga semua hal ini mencoreng muka pemerintahan SBY. Kalau pada akhirnya SBY mengambil langkah untuk melakukan Reshuffle Kabinet, itu adalah upaya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat yang sudah semakin menipis pada pemerintahannya, dan ini bagian dari “Pencitraan.”

 Seperti yang dikatakan Staf Khusus Presiden SBY, Daniel Sparingga :

  “Pertimbangan utamanya (reshuffle) bukan menjaga perasaan parpol, tetapi menjaga perasaan rakyat,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga melalui pesan singkat kepada para wartawan, Senin (19/9/2011).(Kompas.com)

 Ketidak tegasan Presiden dalam menyikapi kasus-kasus besar yang terjadi akhir-akhir ini sangatlah menurunkan kredibilitas Pemerintahannya, seakan-akan Dia tidak tahu apa yang seharusnya dia lakukan, bagi rakyat Pemerintah Limbung mengahadapi situasi saat ini dan tidak tahu mau berbuat apa, situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena akan membuat tekanan arus bawah semakin menguat dan Pemerintah menjadi labil, ini bukanlah sesuatu yang diharapkan.

 Bagi Rakyat bukan karena SBY pemimpinnya situasi dan kondisi saat ini kurang baik, sebetulnya siapapun Pemimpinnya asalkan rakyat bisa hidup sejahtera karena kebijakan Pemerintah, bukan semakin sengsara karena kebijakannya.

 Salam-Ajinatha
 foto: Kompas.com