Negara Hukum dan Penguasa Hukum

Penegakan hukum masih sangat tergantung kepada siapa yang berkuasa, dan bagaimana kepentingan penguasa. Jadi hukum belum berada pada tempat yang seharusnya dan bahkan belum berdiri dengan semestinya, karena hukum adalah kekuasaan itu sendiri, menjadi penguasa adalah juga berkuasa atas hukum. Omong kosong kalau seorang penguasa tidak intervensi terhadap proses hukum.

Jelas ada intervensi penguasa dalam mengatur hukuk yang berlaku, ada aparat penegak hukum yang ingin menegakkan hukum, justeru disingkirkan dari tempatnya, pemerintah/penguasa lebih senang menempatkan aparat hukum yang bisa dikendalikan sesuai dengan kepentingannya.

Untuk apa adanya keterbukaan kalau semua yang terlihat hanya sebuah rekayasa dan pembohongan, prilaku ini sama halnya dengan membohongi rakyat lalu mentertawakannya. Untuk apa setiap persidangan diliput oleh media, kalau semua proses hukumnya adalah hasil rekayasa, sehingga masyarakat bertanya-tanya seakan-akan penegak hukum tak berdaya melawan kehendak penguasa.

Pengendalian proses hukum oleh penguasa jelas sangat terlihat dan terbaca, karena sekalipun masyarakat terus bodoh, namun tidak lantas masyarakat menjadi bodoh, masyarakat justeru tambah pintar karena terlalu sering di bodohi oleh penguasa/pemerintah. Kondisi seperti ini hanya menciptakan Bom Waktu, kalau tidak cepat disadari oleh penguasa, cepat atau lambat akan meledak pada saatnya.

Berbagai kasus hukum terus menggantung, dan kasus-kasus ini akan menjadi timbunan sampah hukum yang nantinya akan menyebarkan aroma busuk, karena tidak ada keburukan yang bisa disembunyikan, dan tidak ada sesuatu yang busuk bisa disimpan, cepat atau lambat akan tercium juga semuanya. Hanya keinginan yang kuat dan sungguh-sungguh bisa memperbaiki semua ini, bukan sekedar basa-basi untuk kepentingan pencitraan.

“Sepandai-pandai menyimpan bangkai, lama-lama akan tercium juga. Siapa yang menebar angin, maka dia akan menuai badai”


Jakarta, 22 September 2011
illustrasi by:google image